Laju erosi pantai atau abrasi di sepanjang wilayah pesisir Kalimantan semakin memprihatinkan akibat hilangnya benteng alami vegetasi mangrove dan kenaikan permukaan air laut. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menerapkan strategi perlindungan pesisir berbasis ekosistem melalui rehabilitasi hutan mangrove dan pembangunan Alat Pemecah Ombak (APO) ramah lingkungan. Penanaman kembali bibit mangrove lokal difokuskan pada area pantai yang tergerus guna mengembalikan fungsi alami penahan gelombang dan penangkap sedimen lumpur. Tinjauan kelautan dan pesisir dari WALHI Dumai menegaskan bahwa pemulihan sabuk hijau mangrove adalah strategi jangka panjang paling efektif untuk menyelamatkan daratan pesisir dari ancaman tenggelam.
Restorasi mangrove dijalankan dengan melibatkan kelompok nelayan dan masyarakat pesisir secara langsung melalui pembentukan kelompok kerja peduli pantai. Warga dibekali pengetahuan mengenai teknik pembibitan, penanaman yang sesuai dengan zonasi pasang surut, serta pemeliharaan tanaman dari serangan hama. Kehadiran hutan mangrove yang pulih terbukti kembali menghadirkan habitat pemijahan bagi ikan, udang, dan kepiting bakau yang meningkatkan pendapatan nelayan lokal. Manfaat ekonomi ini mendorong kesadaran warga untuk menjaga hutan mangrove secara ketat.
Selain penanaman vegetasi, WALHI memfasilitasi pembuatan konstruksi pemecah gelombang berbahan bambu dan kayu lokal yang diisi dengan susunan batuan. APO sederhana ini berfungsi menurunkan energi gelombang laut sebelum mencapai garis pantai, sehingga sedimen lumpur dapat terendapkan dan menjadi media tumbuh bagi bibit mangrove baru. Inovasi gabungan antara struktur fisik dan vegetasi alami ini terbukti mempercepat proses pembentukan daratan baru (akresi) di garis pantai. Langkah taktis ini sangat cocok untuk daerah dengan kondisi abrasi parah.
Penyebarluasan strategi perlindungan pesisir berbasis kearifan lokal kini terus direplikasikan ke berbagai daerah pesisir rawan bencana di Indonesia. Artikel ulasan ekologi dari WALHI Pekanbaru mengulas bahwa penguatan kapasitas masyarakat pesisir dalam mengelola kawasan pantai adalah kunci utama menghadapi dampak perubahan iklim global. Dukungan regulasi tingkat desa yang melarang penebangan mangrove dan penambangan pasir pantai turut memperkuat kepastian hukum perlindungan kawasan. Sinergi aturan desa dan aksi lapangan menjamin kelestarian pesisir.
Pendampingan berkelanjutan dilakukan oleh tim lapangan WALHI guna memastikan tingkat kelangsungan hidup (survival rate) bibit mangrove yang ditanam tetap tinggi. Monitoring perubahan garis pantai dilakukan secara berkala menggunakan pemetaan drone partisipatif untuk mengukur efektivitas APO dan pertumbuhan mangrove. Data lapangan menunjukkan adanya penghentian laju abrasi serta pembentukan garis pantai baru yang semakin stabil. Hasil positif ini memberikan harapan baru bagi masyarakat pesisir.
Strategi komprehensif WALHI dalam melindungi pesisir Kalimantan menjadi contoh sukses penanganan abrasi secara berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Informasi warta lingkungan dari WALHI Batam menguraikan bahwa menjaga keselamatan kawasan pesisir adalah pilar penting untuk melindungi kedaulatan wilayah serta mata pencaharian warga nelayan. Dengan kerja sama yang erat antara masyarakat, organisasi sipil, dan pemerintah, pesisir Indonesia akan tetap tangguh menghadapi tantangan iklim. Upaya pemulihan ini terus digalakkan secara masif.