Pesatnya transisi energi global berbasis teknologi baterai kendaraan listrik membawa dampak besar bagi eksplorasi tambang nikel dan bahan tambang lainnya di Indonesia. Menanggapi ancaman kerusakan lingkungan akibat industri tambang tersebut, inisiatif strategis digagas bersama jaringan perwakilan seperti WALHI Dumai melalui persiapan konferensi internasional guna membahas dampak tambang mineral kritis dan arah transisi energi. Forum berskala global ini dirancang untuk mempertemukan para peneliti, masyarakat adat, aktivis lingkungan, dan pembuat kebijakan dari berbagai negara guna mengkritisi tata kelola tambang transisi energi yang sering kali justru merusak hutan dan mencemari laut.

Latar belakang digagasnya konferensi internasional ini dipicu oleh maraknya praktik pencemaran air laut, pembabatan hutan pesisir, serta pengusiran warga lokal di sekitar kawasan industri pengolahan nikel dan mineral kritis lainnya. Narasi «transisi energi hijau» di tingkat global sering kali menutup mata atas kehancuran ekologis yang terjadi di negara-negara produsen bahan baku seperti Indonesia. Tanpa adanya evaluasi kritis, proses transisi menuju energi terbarukan di negara maju justru dibayar dengan penderitaan masyarakat dan kehancuran alam di wilayah pedalaman dan kepulauan.

Berdasarkan ketentuan hukum lingkungan dan panduan hak asasi manusia internasional, praktik penambangan mineral kritis wajib mematuhi kriteria Environmental, Social, and Governance (ESG) yang ketat. Peraturan perundang-undangan menuntut agar seluruh kegiatan penambangan dan pemrosesan hasil tambang melindungi keanekaragaman hayati, tidak membuang limbah kaya logam berat ke laut (tailing), serta mendapatkan izin dari masyarakat adat setempat. Kepatuhan terhadap standar internasional ini menjadi syarat utama agar produk transisi energi tidak dikategorikan sebagai hasil kejahatan ekologis.

Inisiatif menyelenggarakan forum diskusi internasional ini disambut dengan sangat optimistis oleh para akademisi dan pengurus WALHI Pekanbaru. Mereka menekankan bahwa konferensi ini menjadi sarana penting untuk menyuarakan fakta-fakta lapangan yang dialami warga pesisir kepada dunia internasional. Diskusi lintas negara dinilai mampu memberikan tekanan politik dan ekonomi bagi para investor global agar tidak membeli produk mineral kritis yang diproduksi secara merusak lingkungan dan melanggar hak asasi manusia.

Dalam pengerjaan operasionalnya, konferensi internasional ini mengagendakan pemaparan hasil riset independen, kesaksian langsung warga terdampak tambang, serta perumusan manifes transisi energi yang adil (just transition). Hasil rekomendasi dari forum ini diteruskan kepada badan-badan PBB, pemerintah negara konsumen, serta lembaga keuangan internasional. Langkah diplomasi rakyat ini terbukti efektif dalam membuka mata publik dunia bahwa transisi energi tidak boleh mengorbankan ruang hidup rakyat di negara berkembang.

secara keseluruhan, gagasan WALHI Sulsel menggelar konferensi internasional mengenai mineral kritis merupakan langkah berani dalam mengawal arah transisi energi dunia agar tetap beretika. Keadilan ekologis harus menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan energi global demi menyelamatkan bumi dan manusia secara setara. Informasi lengkap mengenai hasil pameran riset, rekaman diskusi konferensi, dan manifes tuntutan dapat diakses secara resmi pada portal WALHI Batam. Mari terus kawal transisi energi yang adil dan berkelanjutan.